Implementasi UU Satu Data Indonesia disiapkan untuk mengubah proses administrasi masyarakat melalui pertukaran informasi yang terintegrasi antarinstansi pemerintah. Dengan sistem tersebut, warga diharapkan tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen yang sama saat mengurus layanan di kementerian atau lembaga berbeda.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan data yang telah tersedia dan terintegrasi dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung pelayanan administrasi. Pemanfaatan itu diharapkan mengurangi pengulangan proses yang selama ini harus dilakukan masyarakat di banyak tempat.
“Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif,” kata Meutya dalam keterangan resminya.
Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memiliki peran dalam memastikan sistem elektronik pemerintah dapat saling terhubung. Keterhubungan tersebut menjadi dasar agar pertukaran dan pemanfaatan data antarlembaga dapat berjalan dengan baik.
Meutya menjelaskan tugas utama kementeriannya berkaitan dengan upaya menghubungkan data yang tersedia di berbagai instansi. Data yang telah tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan sesuai kewenangannya.
“Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan,” ujar Meutya.
Skema tersebut menempatkan interoperabilitas sebagai salah satu prasyarat utama dalam pelaksanaan UU Satu Data Indonesia. Interoperabilitas merupakan kemampuan sistem elektronik untuk saling terhubung dan bertukar data menggunakan standar yang sama.
Melalui interoperabilitas, data yang dikelola suatu instansi dapat digunakan oleh instansi lain apabila sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku. Mekanisme ini ditujukan agar pertukaran informasi tidak dilakukan secara terpisah-pisah oleh setiap lembaga.
Pertukaran data antarkementerian dan lembaga memerlukan keseragaman standar. Kesamaan itu mencakup definisi data, pengaturan metadata, penggunaan kode referensi, serta pengamanan dan pengendalian akses.
Keseragaman definisi diperlukan agar informasi yang dipertukarkan dipahami dengan acuan yang sama oleh setiap instansi. Sementara itu, metadata dan kode referensi menjadi bagian dari pengaturan standar yang disebutkan dalam pelaksanaan pertukaran data.
Pengamanan serta pengendalian akses juga menjadi bagian dari kebutuhan dalam pemanfaatan data lintasinstansi. Pengaturan tersebut berkaitan dengan penggunaan data yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga perlu memastikan setiap penggunaan informasi dapat ditelusuri. Keterlacakan diperlukan agar pemanfaatan data oleh instansi dapat dipertanggungjawabkan.
Meutya menekankan bahwa interoperabilitas tidak dapat berjalan baik tanpa standardisasi dalam pertukaran data antarkementerian dan lembaga. Karena itu, penyamaan standar menjadi unsur penting agar data yang tersedia dapat digunakan kembali secara terhubung dan terverifikasi.
“Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Meutya.
