Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menjelaskan penurunan 486 konten media sosial yang terjadi saat rangkaian demonstrasi pada akhir Agustus. Penjelasan itu disampaikan setelah muncul pertanyaan mengenai pihak yang memprakarsai tindakan takedown terhadap konten tersebut.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan akuntabilitas tindakan yang dilakukan Komdigi dicatat oleh tim kementerian. Ia juga menegaskan platform perlu memberikan penjelasan kepada publik atas penghapusan konten yang dilakukan di luar tindakan Komdigi.
“Kalau yang dilakukan Komdigi akuntabilitasnya jelas ada ditulis oleh tim Komdigi. Di luar itu kita minta pertanggung jawaban dari platform untuk menjelaskan kepada masyarakat,” ujar Meutya saat berkunjung ke Mabes Polri, Selasa (27/10).
Pernyataan itu menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan takedown dilakukan atas permintaan Komdigi atau atas inisiatif platform media sosial. Dalam keterangan yang tersedia, Meutya tidak menyatakan bahwa seluruh penghapusan konten berasal dari satu pihak.
Pemanggilan Meta
Meutya mengatakan Komdigi telah memanggil Meta untuk membahas persoalan tersebut. Namun, ia tidak merinci hasil pertemuan maupun pembahasan yang berlangsung dengan perusahaan platform itu.
“Kemarin dari metanya sudah kita panggil nanti kita jelaskan lagi”, tutur Meutya. Keterangan itu menunjukkan Komdigi masih akan menyampaikan penjelasan lanjutan terkait isu penurunan konten.
Pemeriksaan Komnas HAM
Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendalami dasar hukum penurunan 486 konten yang dilaporkan Komdigi. Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengaduan dugaan pembatasan akses internet dan media sosial setelah aksi pada Agustus 2026.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengatakan lembaganya telah meminta keterangan dari Komdigi. Pertemuan klarifikasi dengan tiga perwakilan Komdigi berlangsung pada pertengahan Oktober.
Menurut Saurlin, Komdigi menyampaikan bahwa mereka tidak melakukan pembatasan internet. “Mereka menyampaikan tidak melakukan pembatasan internet,” kata Saurlin kepada wartawan pada Selasa (13/10), dikutip dari Antara.
Meski demikian, Komdigi menyatakan telah menurunkan 486 konten pada 27 Agustus melalui hasil patroli siber. Konten-konten tersebut disebut diduga berkaitan dengan pelanggaran hukum.
Penilaian Dasar Hukum dan Kebebasan Berekspresi
Komnas HAM masih memeriksa jenis materi yang diturunkan untuk menilai kecukupan dasar hukum tindakan tersebut. Pemeriksaan itu juga ditujukan untuk memastikan kebijakan penurunan konten tidak melanggar hak atas kebebasan berekspresi.
Sejumlah konten yang diperiksa berkaitan dengan rangkaian aksi dan kasus meninggalnya BS. Di antaranya terdapat video yang menampilkan kekerasan terhadap korban secara vulgar.
Selain konten yang diturunkan berdasarkan penjelasan Komdigi, sejumlah platform disebut menghapus materi secara mandiri. Tindakan mandiri itu dilakukan berdasarkan ketentuan komunitas atau community guidelines dari masing-masing platform.
Saurlin menjelaskan bahwa beberapa konten terkait meninggalnya BS telah menjadi perhatian luas di media sosial. Berdasarkan laporan yang diterima Komnas HAM, pemilik platform juga melakukan takedown sendiri karena konten dinilai melanggar pedoman komunitas.
“Jadi ada beberapa konten yang viral terkait dengan meninggalnya BS, dan kemudian mereka secara inisiatif juga, inisiatif dari pemilik platform sebenarnya, berdasarkan laporan mereka, pemilik platform juga melakukan ‘takedown’ mandiri karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap ‘community guidelines’,” terang Saurlin. Proses pemeriksaan Komnas HAM berfokus pada karakter konten, dasar tindakan penurunan, serta perlindungan kebebasan berekspresi.
