Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menetapkan konten judi online sebagai salah satu materi digital yang wajib segera ditangani platform. Kewajiban pemutusan akses untuk konten mendesak dapat berlaku paling lambat empat jam setelah perintah resmi diterbitkan.
Ketentuan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026. Aturan itu menempatkan konten judi online dalam kategori konten mendesak karena dinilai cepat muncul dan tersebar di ruang digital.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komdigi, Dewi Maharani, menyatakan penanganan judi online menjadi prioritas. Menurutnya, penyebaran konten tersebut perlu segera dibatasi agar tidak mengganggu dan meresahkan publik.
“Konten judol masuk dalam kategori konten mendesak karena konten ini banyak sekali bermunculan dan cepat terdistribusi, jika tidak segera ditangani, ini akan mengganggu dan meresahkan publik,” kata Dewi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/11). Ia mengatakan proses penanganan konten judi online pada umumnya dapat berlangsung kurang dari empat jam sejak perintah dikeluarkan.
“Dalam proses penanganan konten judol menjadi prioritas yang harus segera ditangani dan biasanya di-takedown kurang dari 4 jam setelah perintah dikeluarkan,” ujarnya. Komdigi menilai urgensi itu berkaitan dengan dampak aktivitas judi online yang merugikan masyarakat secara finansial maupun sosial.
“Kita pahami bersama dampak dari judol itu sendiri sangat merugikan baik di aspek finansial dan sosial masyarakat,” imbuhnya. Penindakan terhadap materi tersebut menjadi bagian dari pengawasan ruang digital yang menyasar konten dengan risiko dampak luas.
Kriteria Konten Mendesak
Komdigi menjelaskan kewajiban takedown konten dalam empat jam tidak hanya berkaitan dengan judi online. Kriteria konten mendesak juga mencakup materi berisiko tinggi yang dapat memicu polarisasi publik, kepanikan, serta gangguan keamanan dan ketertiban umum.
Sekretaris Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menegaskan kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak otomatis menjadi sasaran penindakan. Fokus penanganan berada pada disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria dalam Kepmen 128.
“Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak serta-merta menjadi objek penindakan, karena fokus penanganan pada konten bermuatan disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria pada KM 128,” ungkap Mediodecci dalam keterangannya, Senin (2/11). Konten disinformasi dan ujaran kebencian yang dimaksud antara lain tidak sesuai fakta, berupaya memecah persatuan, menimbulkan kerugian, memicu konflik sosial, atau menciptakan rasa takut.
Komdigi juga menyatakan penanganan konten tidak menyasar produk jurnalistik yang dibuat pers, termasuk liputan investigatif. Kebijakan itu disebut sebagai bentuk dukungan dan penghargaan terhadap kebebasan pers.
Pemilik konten tetap dapat mengajukan keberatan dan meminta pemulihan apabila terjadi kesalahan moderasi. Jalur tersebut juga dapat digunakan bila terdapat dugaan kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri.
“Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten, termasuk apabila terdapat dugaan atas kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri, untuk dikomunikasikan lebih lanjut,” kata Mediodecci. Mekanisme ini memberi ruang bagi pemilik konten untuk menyampaikan penjelasan terkait konteks materi yang ditindak.
Mekanisme Sebelum Batas Empat Jam
Mediodecci menjelaskan batas waktu empat jam tidak berlaku secara langsung setelah konten ditemukan. Kewajiban itu berjalan setelah Komdigi mengirim surat perintah pemutusan akses kepada penyedia sistem elektronik atau PSE melalui SAMAN.
Mekanisme tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024, yang mengubah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 172 Tahun 2024. Aturan itu memuat petunjuk pelaksanaan PNBP dari sanksi denda administratif atas pelanggaran kewajiban pemutusan akses oleh PSE lingkup privat UGC.
Sebelum surat perintah diterbitkan, terdapat tahapan Pra SAMAN berupa verifikasi atas temuan atau aduan serta notifikasi kepada PSE. Untuk konten mendesak, notifikasi itu harus ditanggapi dalam waktu 1 x 12 jam.
PSE dapat meminta klarifikasi atau menyampaikan tanggapan atas notifikasi yang dikirim Komdigi. Surat perintah beserta batas waktu empat jam baru berlaku apabila PSE tidak memberikan tanggapan atas notifikasi tersebut.
“Artinya, PSE sudah diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan atas konteks pelanggaran yang dibandingkan dengan community guidelines yang dimiliki oleh PSE,” kata Mediodecci. Dengan mekanisme ini, penanganan Komdigi terhadap konten mendesak dilakukan melalui tahapan notifikasi, tanggapan, hingga perintah pemutusan akses.
