Komisi III DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online ke dalam cakupan RUU Perampasan Aset. Wacana ini mengemuka setelah publik mempertanyakan belum tercantumnya judi online dalam daftar tindak pidana yang menjadi sasaran utama perampasan aset.
Saat ini, Komisi III DPR telah mengumumkan 13 kategori tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset. Daftar tersebut mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, narkotika, serta sejumlah kejahatan serius lainnya.
Judi online belum masuk dalam daftar 13 kategori tersebut. Namun, anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan isu itu masih terbuka untuk dibahas dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset.
Abdullah, yang akrab disapa Gus Abduh, mengatakan komisi akan mendalami urgensi serta relevansi memasukkan judi online ke dalam aturan tersebut. Pembahasan akan dilakukan melalui diskusi dengan pihak-pihak terkait.
“Terkait tindak pidana judi online, tentu ini akan menjadi materi yang dipertimbangkan untuk menjadi sasaran RUU Perampasan Aset. Komisi III akan mendalami isu ini dengan berdiskusi dengan pihak terkait,” kata Abduh, dikutip dari situs DPR RI, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan keputusan akhir belum ditetapkan karena pembahasan dan kajian masih berjalan. Penetapan objek perampasan aset akan bergantung pada hasil pendalaman atas berbagai isu yang berkembang.
“Kalau memang ada urgensi untuk dimasukkan, ya tentu akan dimasukkan. Intinya, saat ini masih dalam tahap belanja masalah, dengan mengembangkan dan mendalami berbagai isu dan topik terkait,” ujarnya.
Dorongan Sejak Awal Pembahasan
Dorongan agar judi online dimasukkan dalam cakupan RUU Perampasan Aset telah disampaikan Abduh sejak awal pembahasan regulasi. Dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama Pengurus Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA pada Juli lalu, ia menilai instrumen tersebut tidak seharusnya hanya berfokus pada korupsi.
Menurut Abduh, perampasan aset juga perlu dikaji untuk kejahatan luar biasa lainnya, termasuk judi online. Ia mempertanyakan penerapan aturan itu apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang berlangsung melalui jaringan digital dan memiliki aliran dana luas.
“Kalau terkait tindak pidana korupsi, kami sangat sepakat bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini harus dikaji dan sangat penting. Namun, saya ingin menanyakan bagaimana penerapannya apabila dikaitkan dengan tindak pidana judi online,” ujar Abduh saat RDPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Tantangan Pelacakan Aliran Dana
Abduh menilai judi online telah berkembang menjadi kejahatan dengan dampak ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat. Salah satu tantangan dalam penanganannya ialah mengidentifikasi pelaku utama, meski aparat penegak hukum kerap menemukan aliran dana dan barang bukti transaksi.
Ia juga menyoroti kemungkinan uang hasil kejahatan berada di luar Indonesia. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai teknis perampasan aset ketika aset yang terkait tindak pidana berada di luar wilayah Indonesia.
“Yang lebih mengkhawatirkan lagi, uang hasil kejahatan tersebut sering kali berada di luar Indonesia. Lalu, bagaimana teknis perampasan asetnya dalam kondisi seperti itu?” katanya.
Karakter judi online, menurut Abduh, berbeda dengan tindak pidana korupsi yang umumnya berkaitan dengan momen atau peristiwa tertentu. Aktivitas judi online berlangsung terus-menerus dan menghasilkan aliran dana setiap detik, menit, hari, minggu, hingga bulan.
Abduh menyatakan Fraksi PKB mendukung pembahasan regulasi tersebut. Pendalaman mengenai posisi judi online dalam RUU Perampasan Aset akan menjadi bagian dari pengembangan isu yang sedang dilakukan Komisi III DPR RI.
