Sektor perbankan dan keuangan menjadi sasaran utama aktivitas ancaman siber di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga sistem perbankan tetap aman.
OJK meminta bank-bank siaga selama 24 jam untuk memantau anomali pada sistem dan transaksi. BSSN, di sisi lain, telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber atau TTIS di sektor keuangan guna memperkuat koordinasi penanganan ancaman.
Juru Bicara BSSN Prabaswari menyatakan terdapat 151 TTIS yang telah dibentuk di sektor keuangan. Pembentukan tim tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pola komunikasi dan koordinasi ketika muncul potensi gangguan siber.
Sepanjang 2026, BSSN mengirimkan 202 notifikasi potensi ancaman siber kepada TTIS organisasi di sektor keuangan yang berpotensi terdampak. Lembaga ini juga mengirimkan 38 notifikasi kepada TTIS sektor keuangan.
Penguatan Kesiapan Sektor Keuangan
Selain notifikasi ancaman, BSSN mendukung penguatan kemampuan sumber daya manusia di sektor keuangan. Dukungan itu dilakukan melalui tabletop exercise dan simulasi penanganan insiden siber.
BSSN juga menerbitkan buku panduan profil risiko untuk sektor keuangan. Panduan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kesiapan organisasi dalam mengenali dan merespons risiko digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa kondisi perbankan masih aman berkat langkah antisipasi yang telah dilakukan. Namun, pengawasan terhadap setiap indikasi gangguan tetap diperketat oleh bank dan otoritas terkait.
“So far aman ya karena kita minta bank-bank betul-betul siaga 24 jam untuk memonitor setiap anomali dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menghentikan transaksi untuk melakukan klarifikasi dahulu,” ujar Dian. Pernyataan itu menegaskan pentingnya respons cepat apabila terdapat transaksi atau aktivitas sistem yang tidak biasa.
OJK dan Bank Indonesia telah mengaktifkan TTIS untuk mengantisipasi kemungkinan insiden siber yang dapat mengganggu sistem perbankan nasional. Sejak pekan lalu, pengawas teknologi informasi perbankan OJK juga berkoordinasi dengan personel IT seluruh bank untuk meningkatkan kewaspadaan.
Aktivitas Ancaman Tidak Sama dengan Insiden
Pemantauan Live Threat Map FortiGuard Labs pada Senin (9/11/2026) pagi menunjukkan sekitar 1,6 juta aktivitas ancaman siber diblokir di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Intensitas aktivitas tersebut tercatat mencapai 19 serangan per detik.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi mencatat aktivitas tertinggi dengan sekitar 761.000 aktivitas serangan. Angka ini menempatkan sektor yang mengelola transaksi dan data finansial sebagai sasaran paling besar dalam pemantauan tersebut.
Sektor teknologi menjadi sasaran kedua tertinggi dengan 386.000 aktivitas. Pemerintahan mencatat 121.000 aktivitas, sedangkan pendidikan dan manufaktur masing-masing mencatat 48.000 serta 42.000 aktivitas.
Aktivitas ancaman juga tercatat pada sektor telekomunikasi atau operator jaringan sebanyak 18.000 aktivitas. Sektor transportasi dan logistik mencatat 13.000 aktivitas serangan.
FortiGuard Labs merupakan laboratorium riset ancaman siber milik Fortinet, perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat. Dashboard Live Threat Map menampilkan aktivitas yang terdeteksi oleh perangkat keamanan Fortinet.
Prabaswari mengingatkan bahwa angka pada dashboard tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai jumlah insiden keamanan siber yang benar-benar terjadi. Data itu menggambarkan percobaan atau aktivitas serangan yang terdeteksi, bukan otomatis gangguan yang telah berdampak pada sektor keuangan.
“Perlu dipahami bahwa jumlah percobaan serangan yang tercatat pada dashboard FortiGuard Labs merupakan aktivitas serangan siber yang terdeteksi oleh perangkat keamanan Fortinet, sehingga tidak serta-merta mencerminkan jumlah insiden keamanan siber yang terjadi di sektor keuangan,” ujar Prabaswari. Meski demikian, BSSN tetap menggunakan informasi tersebut sebagai bagian dari peringatan dini untuk menghadapi potensi ancaman.
Koordinasi antara BSSN, OJK, Bank Indonesia, dan tim teknologi informasi perbankan menjadi bagian penting dalam menjaga kesiapan respons. Bank juga diminta memantau anomali secara berkelanjutan dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk menghentikan transaksi sementara untuk proses klarifikasi.
