Rencana pembatasan pembangunan data center di Amerika Serikat memicu perdebatan politik ketika kebutuhan listrik untuk infrastruktur kecerdasan buatan terus meningkat. Presiden Donald Trump memperingatkan aturan yang terlalu ketat dapat membuat proyek-proyek tersebut berpindah ke China.
Peringatan itu muncul saat Senat AS membahas Bipartisan American Affordability and Jobs Act atau RUU BAAJA. Rancangan undang-undang tersebut mengatur percepatan perizinan pembangkit listrik sekaligus pembagian biaya pembaruan jaringan listrik bagi pengembang data center.
Ekspansi pusat komputasi berskala besar menjadi isu penting karena membutuhkan pasokan listrik yang besar untuk mendukung pengembangan AI. Di saat yang sama, kenaikan tarif energi telah memicu protes publik dan meningkatkan tekanan politik terhadap industri teknologi.
Peringatan Trump Soal Persaingan China
Trump meminta Senat AS tidak tergesa-gesa memperketat aturan pembangunan data center. Ia menilai pembatasan berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi geopolitik bagi posisi AS dalam persaingan teknologi global.
Menurut Trump, pengembang dapat mengalihkan operasi ke negara lain bila proyek di AS semakin sulit direalisasikan. China disebut sebagai negara yang siap menampung kapasitas komputasi yang tidak dibangun di AS.
“Ingat, China akan mengambil Data Center mana pun yang tidak kita inginkan, dan siap membayar mahal untuk itu,” kata Trump, dikutip Reuters, Selasa (10/11/2026). Pemerintah AS di bawah kepemimpinannya memandang pembangunan data center besar sebagai aset vital dalam persaingan AI dengan China.
Penilaian itu juga terkait dengan kebutuhan keamanan nasional AS terhadap infrastruktur teknologi. Analisis ING menyebut regulasi federal yang sangat ketat terhadap sektor tersebut sulit terwujud selama Trump menjabat.
Biaya Jaringan Menjadi Pokok Perdebatan
RUU BAAJA muncul di tengah kekhawatiran bahwa biaya ekspansi data center dapat dialihkan kepada pelanggan listrik rumah tangga. Rancangan ini berupaya mewajibkan pengembang skala besar menanggung biaya pembaruan jaringan atau grid upgrades.
Skema tersebut dimaksudkan agar konsumen tidak menanggung beban ketika proyek membutuhkan kapasitas listrik tambahan atau pembaruan infrastruktur. Klausul pembagian biaya itu menjadi salah satu unsur yang mendapat dukungan dari kelompok bisnis dan pendukung Trump.
Namun, sejumlah politisi Partai Demokrat di Kongres menilai rancangan aturan itu masih terlalu longgar dalam aspek perizinan lingkungan. Mereka juga mengkhawatirkan adanya konsesi berlebih bagi industri fosil untuk memasok kebutuhan energi data center.
Kelompok aktivis lingkungan turut menolak kelonggaran izin yang dinilai dapat memperbesar dampak ekologis. Perbedaan kepentingan antara percepatan pembangunan, perlindungan konsumen, dan standar lingkungan membuat pembahasan RUU ini menjadi semakin rumit.
Peluang Pengesahan Masih Terbatas
Ketidakpastian arah regulasi AI dan data center sempat memicu aksi jual saham teknologi besar di Wall Street pada pekan lalu. Investor menilai perubahan kebijakan dapat memengaruhi biaya, perizinan, serta kepastian investasi pada infrastruktur komputasi.
TD Cowen memproyeksikan peluang pengesahan RUU BAAJA turun dari 40% menjadi 25%. Penurunan proyeksi itu menunjukkan masih besarnya tantangan politik yang dihadapi rancangan tersebut di Senat AS.
Joseph Majkut dari Center for Strategic and International Studies menilai klausul efisiensi biaya data center menjadi bagian penting dalam upaya mencari keseimbangan. Menurutnya, pengaturan biaya dapat membantu menjaga keterjangkauan tarif listrik publik sambil mendukung ambisi AS dalam dominasi AI global.
